Oleh Risky Munandar
Ketua HMI Cabang Bogor Bidang PTKP
Banjir bandang yang melanda wilayah Sumatera menimbulkan kerusakan parah, merendam ratusan rumah, dan memaksa ribuan warga mengungsi. Menurut para pengamat, bencana ini bukan semata akibat hujan ekstrem, tetapi juga kegagalan pengelolaan lahan dan hutan oleh pemerintah.
Bencana ekologis ini mencerminkan kelalaian dan pembiaran yang telah berlangsung lama. Hutan yang hilang, sungai yang tercemar, dan udara yang terkontaminasi adalah akibat kurangnya regulasi dan pengawasan, bukan sekadar faktor alam. Masalah banjir bandang di Sumatera bukan kejutan atau takdir semata; ini adalah “bom waktu” yang terbentuk akibat kebijakan yang salah arah dan pengelolaan lingkungan yang tidak berkelanjutan.
Sumatera tidak kebanjiran karena hujan semata; banjir terjadi karena benteng alami Sumatera dibiarkan rusak. Pemerintah seakan memberikan keleluasaan informasi yang tidak seimbang, sehingga keputusan politik dan kepentingan korporasi sering lebih diprioritaskan daripada keselamatan rakyat.
Di tengah krisis ini, Sumatera harus Merdeka! Menjaga alamnya sendiri. Jika pemerintah pusat gagal membuat kebijakan yang berpihak pada keselamatan warga dan keberlanjutan lingkungan, masyarakat lokal perlu diberikan ruang untuk mengambil keputusan ekologis yang melindungi tanah, air, dan kehidupan mereka sendiri.
Seruan ini bukan sekadar retorika. Ini adalah panggilan moral agar pembangunan dan pengelolaan sumber daya dilakukan dengan memperhatikan ekologis, transparansi, dan keberpihakan pada rakyat, bukan hanya kepentingan politik atau antroposentris. Sumatera harus Merdeka! menjaga alamnya sendiri sebelum bencana berikutnya datang dan menelan lebih banyak nyawa serta harta rakyat.
