Jakarta – Himpunan Mahasiswa Islam Badan Koordinasi (HMI Badko) Jabodetabeka-Banten memberikan apresiasi atas pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang dipimpin oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Pembentukan satgas ini dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1 Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 3 Januari 2025. Satgas ini bertujuan untuk mempercepat hilirisasi berbagai sektor dan memastikan ketahanan energi nasional.
Rizky Darmawan, Ketua HMI Jabodetabeka Banten Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menyambut positif langkah Presiden Prabowo dalam membentuk satgas ini. “Pembentukan Satgas Percepatan Hilirisasi merupakan langkah strategis yang tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya di sektor energi dan sumber daya alam. Kami sangat mendukung langkah tersebut,” ujar Rizky dalam keterangan tertulisnya, Kamis (14/1/2025).
Lebih lanjut, Rizky menjelaskan bahwa percepatan hilirisasi di sektor pertanian, kehutanan, dan energi sangat penting untuk memperkuat perekonomian Indonesia. “Langkah ini bukan hanya untuk meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam kita, tetapi juga untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru serta mendorong kemandirian energi nasional,” tambah Rizky.
Satgas yang dipimpin oleh Menteri Bahlil Lahadalia akan memiliki peran besar dalam mempercepat pengolahan sumber daya alam Indonesia menjadi produk bernilai tinggi. Dalam Keppres tersebut, dijelaskan bahwa misi utama satgas adalah untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri dari sektor mineral, batubara, minyak, gas bumi, pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan. Selain itu, satgas juga bertugas untuk memperkuat ketahanan energi nasional dengan memaksimalkan potensi sumber energi dalam negeri.
Menteri Bahlil Lahadalia, yang diangkat sebagai Ketua Satgas, akan dibantu oleh enam wakil ketua dari berbagai kementerian. Di antaranya, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Roslan Roeslani, yang akan memimpin bidang kemudahan berusaha dan percepatan hilirisasi. Selain itu, ada Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid, yang akan mengurus bidang penyediaan lahan untuk program hilirisasi. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, juga bergabung sebagai wakil ketua dalam bidang pertanian, sementara Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, akan mengelola bidang hilirisasi kehutanan. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, memimpin bidang hilirisasi kelautan dan perikanan, sedangkan Menteri Sekretariat Negara, Prasetyo Hadi, bertanggung jawab dalam dukungan kebijakan. Ahmad Erani Yustika ditunjuk sebagai sekretaris satgas.
Rizky Darmawan mengungkapkan harapannya agar satgas ini dapat berjalan efektif dan fokus pada percepatan program-program hilirisasi yang telah dirumuskan. “Kami berharap bahwa dengan dibentuknya satgas ini, Indonesia dapat lebih cepat mewujudkan kemandirian energi dan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta meningkatkan daya saing ekonomi global,” kata Rizky.
Dalam upaya mendukung kelancaran tugas satgas, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kolaborasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan serta mengidentifikasi proyek strategis. “Satgas ini akan bekerja untuk memastikan bahwa permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan dapat segera diselesaikan, serta memastikan proyek hilirisasi berjalan sesuai rencana,” ujar Prabowo.
Keppres No. 1 Tahun 2025 juga mengatur tugas-tugas satgas yang meliputi peningkatan koordinasi kebijakan, pemetaan wilayah usaha, rekomendasi penyesuaian tata ruang, serta identifikasi proyek strategis yang dapat dibiayai oleh sektor perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Satgas ini juga bertugas untuk mempercepat penyelesaian permasalahan yang menghambat percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional.
Tugas-tugas satgas ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang besar bagi perekonomian Indonesia. Rizky Darmawan menambahkan, “Keberhasilan satgas ini akan menjadi kunci dalam mendorong Indonesia menuju kedaulatan energi dan kemandirian sumber daya alam, yang pada akhirnya akan mendongkrak kesejahteraan rakyat.”
Satgas ini juga menjadi bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung sektor hilirisasi di Indonesia. Dalam beberapa kesempatan, Presiden Prabowo mengungkapkan pentingnya segera melaksanakan hilirisasi terhadap 26 komoditas vital yang sudah diidentifikasi. “Kita harus segera mencari dana dan memastikan hilirisasi berjalan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Ini adalah prioritas utama kita,” tegas Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna pada Oktober 2024.
Rizky menutup pernyataannya dengan harapan bahwa satgas ini dapat beroperasi dengan efisien dan memberi hasil yang maksimal bagi kemajuan sektor energi dan hilirisasi Indonesia. “Kami yakin, dengan dukungan berbagai pihak, Indonesia akan mampu mencapai ketahanan energi yang lebih baik serta meningkatkan daya saing di pasar global,” pungkasnya.
