- Tobelo – Bidang Aksi Pengurus Badan Koordinasi Inisiator Perjuangan Ide Rakyat Maluku Utara (BADKO INSPIRA MALUT) mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) POLDA, KAJATI MALUT dan KPK agar segera menyelidiki rekomendasi atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) pada Balai Kementerian PUPR di Maluku Utara.
Ketua Bidang Aksi BADKO INSPIRA MALUT Al Fatah Jama meyampaikan bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Kepatuhan atas Pengadaan Barang dan Jasa tahun anggaran 2021 S.D Triwulan III Tahun Anggaran 2022 pada Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Perumahan, Sekretariat Jenderal dan Direktorat Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Maluku Utara ada beberapa temuan dan Catatan BPK terkait proses pengadaan barang dan jasa pada Balai Pelaksana Wilayah Kementerian PUPR Maluku Utara sehingga kami meminta agar APH segera menyelidiki temuan dan Catatan tersebut ujar Al sapaan akrab.
Anggaran dan Realisasi belanja barang dan belanja modal Kementerian PUPR di Maluku Utara T.A. 2021 s.d. Triwulan III T.A. 2022 dengan pagu anggaran 2.284,43 Miliar/ 2,2 Triliun dan direalisasikan sebesar 1.653,63 Miliar/1,6 Triliun yang menjadi objek pemeriksaan BPK RI. Hasil pemeriksaan terdapat beberapa persoalan pada pelaksanaan, diataranya terdapat kekurangan volume pekerjaan atau kelebihan pembayaran pada satker PJN Wilayah II Maluku Utara sebesar Rp. 4.461.912.458,70 (4,4 Miliar) di beberapa paket pekerjaan Jalan dan Jembatan, terdapat kekurangan volume atau kelebihan pembayaran pada SNVT pelaksanaan jaringan pemanfaatan air (PJPA) BWS Maluku Utara sebesar Rp. 5.680.153.122,94 (5,6 Miliar) dibeberapa paket pekerjaan irigasi. Hal ini dan beberapa temuan lain juga sudah direkomendasikan oleh BPK agar ditindaklanjuti oleh Satker Balai Kementerian PUPR di Maluku Utara sehingga kami meminta APH agar menyelidiki terkait proses tindak lanjut apakah sudah selesai atau belum, sesuai atau tidak sehingga ada kepastian secara hukum apakah persoalan tersebut merugikan keuangan negara atau tidak.
Selain itu kami juga mendesak APH agar serius dalam menangani persolan persolan hukum yang berkaitan dengan keuangan negara yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dan menghabiskan anggaran hingga ratusan Miliar bahkan sampe triliunan kata Al.
dalam waktu dekat kita juga akan melakukan konsolidasi dengan beberapa elemen organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan agar melakukan aksi unjuk rasa pada Kantor Balai Kementerian PUPR yang ada di Maluku Utara tutub beliau.
