Jakarta – Dewan Pembina Pengurus Besar Inisiator Perjuangan Ide Rakyat (PB INSPIRA) memberikan apresiasi kepada Nusron Wahid atas penunjukannya sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam Kabinet Merah Putih. Muhammad Ali, S.Th.I., M.Pd., selaku Dewan Pembina PB INSPIRA, menyatakan bahwa Nusron Wahid adalah pilihan yang tepat untuk mengemban tugas besar ini, khususnya dalam memberantas mafia tanah yang merugikan masyarakat.
“Kami sangat yakin di bawah kepemimpinan Nusron Wahid, Kementerian ATR/BPN akan mampu memberantas mafia tanah dan menciptakan keadilan bagi masyarakat yang selama ini kesulitan mengakses lahan. Ini adalah langkah strategis yang diambil oleh Presiden Prabowo untuk menata ulang sistem pertanahan di Indonesia,” ujar Muhammad Ali.
Nusron Wahid, yang secara resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (21/10/2024), telah menerima sejumlah tugas penting dari Presiden untuk 100 hari kerjanya. Salah satu tugas utamanya adalah optimalisasi pemanfaatan lahan negara yang tidak produktif, yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan akses lahan.
Dalam serah terima jabatan dari menteri sebelumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Nusron Wahid menyampaikan bahwa penataan ulang model pemberian konsesi lahan negara dalam bentuk hak guna usaha (HGU) menjadi prioritas utama sesuai dengan arahan Presiden. “Presiden Prabowo ingin memastikan bahwa penataan ulang ini harus berlandaskan keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan ekonomi, tanpa mengganggu iklim investasi,” jelas Nusron.
Muhammad Ali menyambut baik langkah ini dan menilai Nusron Wahid sebagai sosok yang tepat untuk menjalankan program tersebut. “Nusron Wahid memiliki pengalaman yang luas dan pemahaman mendalam tentang permasalahan agraria di Indonesia. Kami yakin, dengan kepemimpinan beliau, Kementerian ATR/BPN akan mampu mewujudkan reformasi pertanahan yang inklusif dan berkeadilan,” tambah Muhammad Ali.
Selain itu, program lain yang diamanatkan kepada Nusron Wahid adalah pemanfaatan lahan negara yang selama ini tidak digunakan secara produktif untuk berbagai keperluan, seperti perumahan, pertanian, dan pembangunan kawasan wilayah. Nusron menegaskan bahwa lahan-lahan tersebut harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan rakyat.
Tugas yang disampaikan Prabowo kepada Nusron adalah penyelesaian sengketa tanah untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Nusron menyatakan bahwa penegakan hukum dalam masalah pertanahan akan menjadi prioritasnya agar tidak ada lagi ketidakpastian terkait kepemilikan lahan. “Keadilan dan kepastian hukum harus diutamakan, agar rakyat merasa terlindungi,” tegas Nusron.
Muhammad Ali menambahkan bahwa kepastian hukum dalam pertanahan akan menjadi pencapaian penting dalam masa kepemimpinan Nusron Wahid. “Dengan penanganan sengketa tanah yang efektif, masyarakat akan semakin percaya bahwa negara hadir untuk melindungi hak-hak mereka. Nusron Wahid akan membawa reformasi yang sangat dibutuhkan di sektor ini,” Pungkas Muhammad Ali, S.Th.I., M.Pd. yang juga merupakan Alumni PMII Cabang Ciputat tahun 1998.
Serah terima jabatan dari AHY kepada Nusron Wahid menandai dimulainya era baru di Kementerian ATR/BPN. Nusron juga menerima tanggung jawab melanjutkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang ditargetkan mencapai 120 juta bidang tanah tersertifikasi hingga akhir 2024. AHY mencatat bahwa program ini telah berjalan dengan baik dan tinggal sedikit lagi menuju penyelesaian.
Dengan berbagai tugas strategis di depan, Nusron Wahid diharapkan dapat membawa perubahan signifikan di Kementerian ATR/BPN, terutama dalam hal penataan ulang lahan dan penyelesaian sengketa tanah. Di bawah kepemimpinannya, kementerian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan keadilan sosial dan meningkatkan produktivitas ekonomi nasional.
Muhammad Ali berharap, kepemimpinan Nusron Wahid dapat membawa kementerian ATR/BPN menjadi lebih baik terutama dalam memberantas mafia tanah. “Kami berharap Nusron Wahid dapat melindungi hak-hak warga yang menjadi korban, terutama dari persekongkolan mafia tanah dan oknum BPN Kabupaten Bogor yang terlibat dalam kolusi,” Tutupnya.
