Jakarta – Pengurus Besar Inisiator Perjuangan Ide Rakyat (PB INSPIRA) menyampaikan apresiasi kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas capaian signifikan dalam pelaksanaan Operasi Ketupat 2026. Apresiasi ini merujuk pada hasil survei nasional yang mencatat tingkat kepuasan pemudik mencapai 85,3 persen, sebuah angka yang merefleksikan keberhasilan institusi kepolisian dalam mengelola arus mobilitas manusia terbesar tahunan di Indonesia.
Ketua Umum PB INSPIRA, Rizqi Fathul Hakim, menegaskan bahwa tingginya tingkat kepuasan publik tersebut merupakan bukti nyata profesionalitas dan integritas kepemimpinan Kapolri. Menurutnya, keberhasilan ini tidak muncul secara instan, melainkan hasil dari perencanaan yang matang serta eksekusi lapangan yang presisi. “Angka 85,3 persen ini adalah cermin dari komitmen Kapolri dalam menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi jutaan rakyat yang bergerak pulang ke kampung halaman. Ini bukan sekadar angka, tetapi validasi atas kerja keras yang sistematis,” ujar Rizqi di Jakarta, Selasa (8/4/2026).
Survei yang dirilis oleh Indikator Politik Indonesia tersebut menjadi tolok ukur objektif di tengah kompleksitas arus mudik Lebaran 2026. Perlu dipahami, pergerakan jutaan kendaraan dan manusia secara serentak dalam rentang waktu singkat bukanlah perkara sederhana. Fenomena ini merupakan ujian berat bagi kapasitas negara dalam memastikan distribusi logistik, pengendalian kepadatan jalur, serta pencegahan fatalitas kecelakaan.
Dalam perspektif tata kelola pemerintahan modern, kemampuan mengelola mobilitas sosial sebesar mudik Lebaran adalah indikator utama ketahanan sistem nasional. Kegagalan sekecil apa pun dalam koordinasi dapat berujung pada kemacetan masive, kelangkaan pasokan, hingga potensi gangguan stabilitas yang lebih luas. Oleh sebab itu, capaian kepuasan publik di atas 85 persen layak diapresiasi sebagai bentuk kedaulatan negara yang berfungsi optimal.
Rizqi Fathul Hakim menambahkan bahwa evaluasi terhadap Operasi Ketupat tidak bisa hanya berhenti pada aspek pelayanan sesaat. Ia menekankan pentingnya melihat momentum ini sebagai refleksi kualitas sistem negara yang terintegrasi. “Ketika mobilitas puluhan juta orang dapat dikelola secara aman dan terkendali, itu artinya ada sinkronisasi yang solid antara kebijakan pusat, analisis data lapangan, dan eksekusi teknis di setiap posko. Kepuasan publik dalam konteks ini adalah bukti bahwa mesin negara sedang bekerja secara utuh,” tegasnya.
Rincian data survei semakin memperkuat narasi keberhasilan tersebut. Selain kepuasan umum sebesar 85,3 persen, terdapat indikator spesifik yang menunjukkan kualitas interaksi Polri dengan masyarakat. Sebanyak 84 persen responden mengaku puas dengan kehadiran posko pelayanan dan pengamanan Polri yang tersebar di sepanjang jalur mudik. Posko-posko ini dinilai tidak sekadar menjadi monumen kehadiran aparat, melainkan berfungsi efektif sebagai pusat informasi, tempat istirahat, sekaligus garda terdepan penanganan kendala di lapangan.
Efektivitas rekayasa lalu lintas juga mendapat tempat di hati pemudik. Penerapan sistem satu arah (one way) dan lajur pasang surut (contraflow) yang dijalankan secara dinamis berhasil memecah konsentrasi kepadatan di titik-titik krusial seperti Tol Trans-Jawa. Survei mencatat 77,6 persen pemudik merasa terbantu dengan strategi ini. Sementara itu, dari sisi logistik penunjang, tingkat kepuasan terhadap ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) mencapai 81,7 persen, menandakan koordinasi lintas sektor antara Polri dan Pertamina berjalan tanpa hambatan berarti.
Dari potret data tersebut, terlihat jelas bahwa Polri telah melampaui peran tradisionalnya sebagai penjaga keamanan semata. Institusi Bhayangkara kini menjelma menjadi fasilitator pelayanan publik yang adaptif. Posko pengamanan bukan lagi sekadar tempat berteduh, melainkan simpul solusi. Rekayasa lalu lintas bukan sekadar instruksi teknis, melainkan respons cerdas terhadap dinamika pergerakan massa yang terus berubah setiap jamnya.
Menanggapi transformasi ini, Rizqi Fathul Hakim menyoroti pentingnya pendekatan yang tepat sasaran. “Kunci dari pelayanan publik yang efektif bukan terletak pada banyaknya kebijakan yang dikeluarkan, melainkan pada seberapa akurat kebijakan itu menjawab kegelisahan riil masyarakat. Ketika sistem mampu menyederhanakan kompleksitas menjadi solusi yang mudah dirasakan warga, di sanalah akar kepercayaan publik mulai bertumbuh secara rasional,” paparnya.
Dengan kerangka evaluasi yang demikian, Operasi Ketupat 2026 tidak lagi layak dipandang sebelah mata sebagai rutinitas kalender tahunan. Operasi ini telah berevolusi menjadi model percontohan pelayanan publik yang terukur. Ia membuktikan bahwa institusi negara, melalui Polri, memiliki kapasitas untuk bekerja secara terkoordinasi, memberikan dampak langsung yang signifikan, serta menjaga stabilitas sosial di tengah tekanan mobilitas yang luar biasa.
Pencapaian ini tidak dapat dilepaskan dari garis komando dan arah kebijakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melalui paradigma Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan). Pendekatan ini menggeser pola kerja kepolisian dari sekadar reaktif menjadi antisipatif. Pemanfaatan pusat komando (command center) berbasis data real-time memungkinkan aparat membaca potensi kemacetan sebelum terjadi, sehingga distribusi arus lalu lintas dapat diurai secara lebih seimbang dan presisi.
Implementasi Presisi juga tercermin pada aspek keselamatan yang menjadi prioritas utama. Meski volume kendaraan melonjak tajam, data menunjukkan adanya tren penurunan angka kecelakaan lalu lintas dan fatalitas korban jiwa. Hal ini menandakan bahwa sistem yang dibangun tidak hanya berorientasi pada kecepatan tempuh, melainkan juga pada perlindungan maksimal terhadap keselamatan jiwa setiap pemudik.
Rizqi menilai bahwa keberhasilan menjaga stabilitas mudik memiliki dampak berantai yang luas terhadap sendi-sendi kehidupan berbangsa. Kelancaran arus mudik tidak hanya memastikan warga dapat berkumpul dengan keluarga, tetapi juga menjaga denyut nadi perekonomian daerah dan distribusi barang tetap stabil. Dalam konteks ini, Polri berperan sebagai pilar fundamental yang menopang kepercayaan publik terhadap kapasitas negara dalam mengelola tekanan sosial.
Pada akhirnya, angka 85,3 persen harus dimaknai lebih dalam dari sekadar persentase survei. Angka ini adalah representasi dari pulih dan menguatnya kembali modal sosial kepercayaan rakyat kepada aparatur negara. “Ketika puluhan juta rakyat dapat bergerak dengan aman, nyaman, dan sampai di tujuan dengan selamat, di saat itulah sesungguhnya negara hadir secara konkret dalam kehidupan mereka. Operasi Ketupat 2026 telah membuktikan bahwa sistem yang dibangun Polri mampu merespons kebutuhan rakyat secara nyata,” pungkas Rizqi Fathul Hakim menutup pernyataannya.
