IMPARSIAL. ID, Padang — Kolaborasi Multi Himpunan Mahasiswa Prodi (HMP) Hukum Tata Negara bersama Surau Konstitusi dalam mengawal demokrasi mengelar Dialog Kebangsaan yang bertajuk “Efisiensi Kabinet Gemoy Para Bohir Di Pemerintahan Dan Potensi Kecurangan Pilkada Serentak 2024” bersama Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari SH., MH., LL.M.
Dialog ini dimoderatori oleh Aulia Eka Putra, sekaligus Ketua Umum HMP Hukum Tata Negara dalam pengantarnya menyampaikan keresahannya melihat pelantikan Menteri dan Wakil Menteri beserta pejabat setingkat Menteri dan Utusan Khusus Presiden banyak memunculkan kegaduhan dan perbincangan hangat dimana-mana.
Feri Amsari menuturkan itu bukan merupakan praktek ketatanegaraan yang baik dan suatu hal yang tidak benar dalam jumlah Kabinet sejarah Presiden.
Dalam sistem Presidensial pertama adalah George Washington pada tahun 1789 memimpin Amerika Serikat hanya dengan 4 orang menteri yaitu Menteri sekretaris negara, menteri keuangan, menteri perang karena saat itu zamannya perang dan satu lagi jaksa agung.
“Setelah 250 tahun berkembang Amerika Serikat dibawah komando Joe Biden hanya 15 menteri kurang urusan apa yang tidak diurus Amerika selain mengurus 9,834 juta km² wilayah dan 334,9 juta penduduknya bahkan tidak hanya urusan negaranya, Amerika juga ikut mengurus urusan negara lain kurang apa lagi Amerika coba? sedangkan negara kita jangankan untuk negara lain, persoalan negara saja tidak becus menyelesaikan mau ditambah lagi isi Kabinet”,ujarnya.
Sementara itu, Prof . Salma. M.Ag salah seorang guru besar Fakultas Syari’ah yang hadir dalam dialog tersebut menyatakan bahwa ia telah pasrah dengan praktek ketatanegaraan yang rusak seperti ini.
“Dari sejak dulunya Pemilu sudah disetting sedemikian rupa agar partai tertentu menang dimasanya, ada yang setiap pegawai wajib punya KTA salah satu partai penguasa, ada yang diancam dijegal tes pegawai dan cara-cara lainnya”,ungkapnya.
Dikatakan, Setelah cukup lama ternyata sekarang pun pilpres dan pemilu zaman dahulu tidak ada ubahnya.
“Kami berharap anak-anak muda, mahasiswa inilah yang suatu saat bisa merubahnya dan jangan pernah menyerah inilah era nya sekarang”,harapnya.
Disamping itu, Al-Fikri Ketua Umum Surau Konstitusi juga menanyakan kenapa Dinasti Mulyono bisa sekuat itu.
“Dinasti Jokowi kenapa bisa kuat sekali, bahkan pakar-pakar Hukum Tata Negara dan Ahli tidak mampu lagi berbuat apa-apa”,katanya.
Selain itu, Nofalyah Presiden Mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang juga mempertanyakan terkait banyaknya didaerah, jika bapaknya menjadi kepala daerah ada saja anaknya yang menjadi anggota dewan, apa benar kepentingan untuk rakyat atau politik dinasti. “Belum lagi setiap kampanye ada bagi-bagi uang yang dilakukan dan berpotensi terjadi kecurangan”.
Dialog berjalan seru dan suasana forum terasa hidup dengan jumlah peserta sekitar 80 orang lebih dan pertanyaan-pertanyaan silih berganti muncul kurang lebih 9 pertanyaan dilontarkan oleh peserta kepada Feri Amsari yang tidak terlepas dari keresahan nya terhadap kabinet yang cukup gemoy, makanan bergizi gratis, susunan kabinet merah putih, dan lainnya.
Feri Amsari mengatakan seburuk apapun demokrasi kita akan selalu ada harapan walaupun sekecil-kecilnya karena konstitusi kita mengatur peralihan kekuasaan 5 tahun sekali itupun maksimal 2 periode kecuali ada lagi wacana 3 periode atau perpanjangan masa jabatan nantinya.
“Kemarin banyak anggota DPR terpilih dijegal sebelum pelantikan oleh Ketum partai, pemilu sebelumnya juga ada, untuk Pilkada ini ada beberapa bakal calon sudah dijegal sebelum pencalonan, kita lihat akan seperti apa 5 tahun kedepan jangan pernah menyerah dan diam disaat negara diobrak-abrik”,tutup Feri Amsari.
