Jakarta – Pengurus Besar Inisiator Perjuangan Ide Rakyat (PB INSPIRA) memberikan apresiasi kepada Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman yang memosisikan lembaganya sebagai filter strategis untuk meringankan beban Presiden. Langkah ini dinilai sebagai terobosan tata kelola pemerintahan yang efektif dan terukur.
Ketua Umum PB INSPIRA, Rizqi Fathul Hakim, menyatakan bahwa komitmen Kepala KSP patut diapresiasi karena menempatkan lembaganya sebagai garda terdepan dalam menyaring informasi sebelum sampai ke meja Presiden. “Kami melihat KSP di bawah kepemimpinan Jenderal Dudung mampu menjadi filter strategis yang cerdas, menyelesaikan persoalan lintas sektoral sehingga Presiden dapat fokus pada kebijakan makro negara,” ujarnya di Jakarta, Rabu (4/6/2026).
Pernyataan ini merujuk pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) perdana Kepala KSP bersama Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso tersebut, Dudung memaparkan akselerasi penguatan kinerja KSP dalam mengawal program prioritas nasional. “Rapat hari ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan sinergi kelembagaan dalam mendukung akselerasi program prioritas nasional, penyelesaian berbagai hambatan implementasi di lapangan, serta pengelolaan isu-isu strategis nasional secara lebih terintegrasi dan responsif,” kata Dudung.
Rizqi menambahkan bahwa pendekatan yang diterapkan KSP saat ini menunjukkan tata kelola pemerintahan yang profesional. “Yang membedakan adalah keberanian KSP untuk menyelesaikan masalah di tingkatnya tanpa harus membebani Presiden. Ini adalah contoh nyata birokrasi yang sehat dan bertanggung jawab. Kami mendorong kementerian dan lembaga lain untuk mengadopsi pola kerja serupa,” tegasnya.
Dalam RDP tersebut, Dudung memaparkan laporan realisasi anggaran KSP secara transparan. Pada tahun anggaran 2025, KSP mencatatkan realisasi sebesar Rp87,52 miliar atau 96,57 persen dari total pagu efisiensi senilai Rp90,63 miliar. Sementara untuk tahun anggaran 2026, alokasi anggaran KSP melonjak menjadi Rp114,51 miliar setelah memperoleh tambahan Rp79,35 miliar pada Mei 2026.
Dudung menjelaskan bahwa penguatan anggaran diarahkan sepenuhnya untuk menopang tugas KSP dalam mengawal delapan klaster prioritas pembangunan nasional atau Asta Cita. Klaster tersebut meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur, ekonomi kerakyatan, hingga penurunan angka kemiskinan. KSP juga bergerak cepat mengeksekusi sekitar 800 kegiatan koordinasi dan 81 verifikasi lapangan sepanjang Januari hingga Mei 2026.
Rizqi Fathul Hakim menilai capaian ini sebagai bukti kinerja yang tidak sekadar seremonial. “Angka 800 kegiatan koordinasi dan 81 verifikasi lapangan dalam lima bulan menunjukkan bahwa KSP bekerja secara konkret di lapangan, bukan hanya di balik meja. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara dalam menyelesaikan persoalan prioritas nasional,” ungkapnya.
Meskipun masih menghadapi tantangan klasik seperti keterbatasan anggaran fungsi utama, minimnya jumlah SDM, dan kurangnya peralatan kerja, KSP tetap berkomitmen bekerja efektif. Diperkuat 143 tenaga profesional, Dudung menegaskan bahwa masalah-masalah teknis yang bisa diselesaikan oleh kementerian atau oleh dirinya selaku Kepala KSP akan dituntaskan dengan baik. “Agar tidak mengganggu konsentrasi Presiden pada hal-hal yang lebih makro,” tegasnya.
Salah satu instrumen yang diandalkan adalah program “KSP Mendekat”. Melalui program ini, banyak aduan masyarakat yang berhasil diselesaikan secara tuntas demi kelancaran program prioritas nasional. Program ini memungkinkan KSP menjangkau persoalan riil di akar rumput sebelum berkembang menjadi krisis yang memerlukan intervensi langsung Presiden.
PB INSPIRA optimistis KSP di bawah kepemimpinan Dudung Abdurachman akan terus menjadi pilar penting dalam arsitektur pemerintahan. “Kami percaya dengan gaya kepemimpinan yang lugas dan terukur, KSP akan semakin solid sebagai benteng penyelesaian masalah. Semangat filter strategis ini harus menjadi budaya kerja seluruh jajaran pemerintahan demi mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera,” pungkas Rizqi Fathul Hakim.
