Jakarta – Institute of Monitoring and Policy Analytics Country (IMPACT) dan Pengurus Besar Inisiator Perjuangan Ide Rakyat (PB INSPIRA) memberikan apresiasi kepada Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau akrab disapa Titiek Soeharto, atas evaluasi tajamnya terhadap kinerja Menteri Pertanian terkait pengelolaan cadangan beras pemerintah (CBP).
Apresiasi ini menyusul saran tegas Titiek dalam rapat kerja bersama Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, di Jakarta, Rabu (10/6/2026). Usulan tersebut meminta agar stok beras yang tersimpan lebih dari satu tahun tidak disalurkan untuk bantuan pangan, melainkan dialihkan menjadi pakan ternak.
Direktur Eksekutif IMPACT, Rizky Darmawan menilai langkah Titiek sangat tepat mengingat dampak langsung terhadap kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat. Menurutnya, beras yang disimpan melebihi satu tahun tidak lagi layak konsumsi karena terjadi penurunan mutu gizi dan cita rasa.
“Penyimpanan beras yang melebihi satu tahun jelas tidak layak konsumsi. Saran Ibu Titiek Soeharto untuk mengalihkannya menjadi pakan adalah keputusan yang sangat tepat,” tegas Rizky Darmawan dalam keterangan persnya, Kamis (11/6/2026).
Sementara itu, Ketua Umum PB INSPIRA, Rizqi Fathul Hakim, menyoroti aspek hak masyarakat terhadap pangan yang layak dan bergizi. Ia menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban memastikan setiap bantuan pangan yang disalurkan memenuhi standar kesehatan.
“Pemerintah harus memberikan kebutuhan pangan yang layak dan bergizi bagi seluruh rakyat. Beras yang tersimpan lebih dari satu tahun sudah tidak layak dikonsumsi karena berpotensi mengandung aflatoksin dan menurunkan gizi,” ujar Rizqi Fathul Hakim dalam kesempatan terpisah.
Latar belakang usulan ini bermula dari temuan Titiek di lapangan. Dalam raker tersebut, ia meminta agar stok CBP berusia di atas satu hingga satu setengah tahun tidak lagi digunakan untuk program bantuan pangan demi menjaga mutu cadangan nasional.
“Saya minta supaya (stok CBP) di atas satu tahun, 1,5 tahun, itu sudahlah buat pakan ajalah Pak. Jangan buat bantuan pangan lagi,” kata Titiek dengan tegas di hadapan Menteri Amran.
Titiek mengingatkan bahwa sejak awal Komisi IV DPR telah mendorong agar usia simpan beras di gudang tidak melebihi enam bulan. Namun faktanya, masih ditemukan stok berusia antara satu hingga satu setengah tahun dalam jumlah yang cukup besar.
Berdasarkan data yang diterima Komisi IV, dari total cadangan beras pemerintah yang mencapai sekitar 5 juta ton, terdapat sekitar 1,3 juta hingga 1,5 juta ton beras yang telah berusia lebih dari satu tahun. Kondisi ini dinilai sangat memprihatinkan.
“Ini saya baru minta nih ke staf bapak juga nih yang jawab, bukan saya ngarang-ngarang. Yang umur satu tahun sampai 1,5 tahun itu cukup tinggi. Ada 1,3 juta (ton). Bapak punya stok 5 juta tapi yang warnanya putih tua itu ada 1,5 juta ton,” ujarnya.
Titiek juga menyoroti kondisi di Jawa Timur, di mana dari sekitar 1,4 juta ton stok yang tersimpan, sebanyak 400 ribu ton di antaranya telah berusia lebih dari satu tahun. Kondisi serupa juga ditemukan di Jawa Barat, sehingga percepatan distribusi menjadi sangat mendesak.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Amran mengaku telah memanggil Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, sehari sebelum rapat untuk mengevaluasi kondisi cadangan beras. Berdasarkan laporan Bulog, jumlah beras yang mengalami kerusakan tercatat sekitar 3.619 ton dari total stok 5,3 juta ton.
Selain itu, terdapat sekitar 93.488 ton beras yang memerlukan penanganan khusus, namun sebagian besar masih dapat diperbaiki kualitasnya. Amran menegaskan bahwa beras yang tidak bisa dipulihkan tetap dapat diolah menjadi tepung sehingga memiliki nilai ekonomi.
Menutup rangkaian apresiasi, Direktur Eksekutif IMPACT Rizky Darmawan kembali menekankan pentingnya sistem rotasi stok yang ketat. Menurutnya, kejadian ini menjadi pelajaran agar ke depan pengelolaan CBP lebih profesional dan berbasis sains.
“Ini harus menjadi alarm bagi Bulog dan pemerintah. Jangan sampai stok beras yang sudah tua tetap disalurkan ke masyarakat hanya karena alasan jumlah. Mutu adalah prioritas, bukan sekadar kuantitas,” tegas Rizky Darmawan.
Sementara itu, Ketua Umum PB INSPIRA Rizqi Fathul Hakim mengingatkan bahwa pengawasan DPR harus terus berlanjut agar persoalan serupa tidak terulang.
“Kami mendorong pemerintah untuk segera mengalihkan beras tidak layak tersebut menjadi pakan dan menggantinya dengan stok baru yang berkualitas. Hak rakyat atas pangan yang aman, sehat, dan bergizi adalah harga mati,” pungkas Rizqi Fathul Hakim.
Diakhir pernyataan, Ketua Umum PB INSPIRA meminta Presiden untuk membentuk tim investigasi pangan. “Pernyataan Amran bahwa stok beras yang turun mutu hanya 93 ribu ton dan yg rusak 3.619 ton memperkecil persoalan yang ada. Kondisi yang sesungguhnya boleh jadi jauh lebih besar dibandingkan dengan apa yang disampaikan Kepala Bapanas. Kami meminta pemerintah atau bahkan Presiden membentuk tim independen untuk melakukan audit dan investigasi stok beras Bulog. Perlu diingat juga bahwa beras dari serapan dalam negeri 2025 dan 2026 diperoleh dari gabah dengan kategori “any quality” sehingga potensi kerusakannya cukup besar.” Tutup Rizqi Fathul Hakim
